Bendaharawan wajib memastikan pelaporan dan penyetoran pajak tepat waktu dan akurat. Kesalahan umum meliputi keterlambatan, perhitungan yang salah, dan dokumentasi yang tidak lengkap. Kesalahan kecil berpotensi menimbulkan denda, bunga, pemeriksaan pajak, serta biaya koreksi dan administrasi yang meningkat. Kepatuhan yang konsisten adalah kunci efisiensi fiskal dan reputasi organisasi.
Risiko utama
- Keterlambatan penyetoran pajak.
- Keterlambatan pelaporan SPT.
- Kesalahan perhitungan pajak.
- Pengakuan penghasilan dan beban tidak tepat.
- Kesalahan pelaporan PPh Badan (SPT Tahunan).
- Pelanggaran kewajiban pelaporan lain.
Praktik terbaik untuk mencegah kesalahan
- Tetapkan kalender kepatuhan pajak internal dengan tanggal penting (pelaporan SPT, penyetoran bulanan/triwulan).
- Verifikasi data secara berulang sebelum penyetoran: pastikan DPP, tarif, dasar pengenaan, dan komponen pajak akurat.
- Catat dan simpan bukti transaksi untuk semua penghasilan dan beban.
- Gunakan checklist pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan; lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Lakukan rekonsiliasi berkala antara laporan internal dan laporan pajak resmi.
- Terapkan kontrol internal terkait akses, persetujuan, dan otorisasi pada proses pemotongan/pungutan pajak.
- Selalu update dengan PMK dan peraturan perpajakan terbaru; adakan pelatihan rutin bagi bendahara dan staf terkait.
Contoh kasus spesifik
- Kasus A (instansi pemerintah): Bendahara terlambat menyetorkan PPh Pasal 21 atas honorarium, tidak melaporkan SPT tepat waktu. Pelajaran: perlu kalender kepatuhan terintegrasi dan dokumentasi bukti yang jelas.
- Kasus B (perusahaan swasta): Pengalaman tidak melaporkan seluruh penghasilan dan mengklaim biaya yang tidak layak secara fiskal. Pelajaran: perlu rekonsiliasi rutin dan pemeriksaan internal sebelum pelaporan.
- Kasus C (UMKM yang bertransformasi): Perubahan bentuk usaha memerlukan penyesuaian klasifikasi pajak dan dokumen pendukung. Pelajaran: paham proses transisi dan dokumentasi lintas entitas.